KBBAcehnews.com | Aceh Tenggara – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kaliber Aceh mengajak masyarakat luas untuk tidak tinggal diam adanya dugaan permainan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 yakni pengadaan bibit kakao di kecamatan Bambel dan kegiatan pokok pikiran (pokir) pembukaan jalan di Kecamatan Lauser kabupaten Aceh Tenggara. Pasalnya, dua item kegiatan tersebut sebenarnya tidak merupakan urgent untuk masyarakat. Akan tetapi hanya diduga untuk menjadi ladang banjakan menguras keuangan DD saja, tetapi hanya ajang untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu saja.
Karena pengadaan bibit kakao dan pembukaan jalan desa itu muncul di tengah jalan tanpa melalui proses Musdes dan Musrenbang Desa. Sehingga tidak tertampung dalam Qanun Desa. Akibatnya kegiatan ini dianggap bodong.
“Kasus ini dinilai bukan lagi sekadar polemik, melainkan sudah mengarah pada dugaan kuat praktik korupsi yang mencederai kepentingan rakyat. Jelas
Ketua KALIBER Aceh, Zoel Kanedi atau Zk Agara, kepada kbbacehnews.com Selasa (14/5). Dengan tegas dia menyatakan bahwa apa yang terjadi di Aceh Tenggara hari ini adalah gambaran nyata bagaimana anggaran rakyat diduga dipermainkan oleh elit kekuasaan.
“Ini bukan lagi soal program gagal. Ini soal dugaan perampokan uang rakyat secara sistematis. Bibit kakao dijadikan alat, rakyat hanya dijadikan tameng,” sambung Zoel Kenedi.
Menurut KALIBER, program pengadaan bibit kakao yang muncul tanpa kejelasan regulasi dan terkesan dipaksakan menjadi bukti awal adanya permainan yang tidak sehat. Alih-alih memberikan manfaat, program tersebut justru memicu konflik dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, dugaan serupa juga mencuat pada kegiatan pokir pembukaan jalan di lima desa di Kecamatan Lauser. KALIBER menilai pola yang muncul menunjukkan indikasi kuat adanya praktik penyalahgunaan kewenangan yang berulang.
“Kami melihat pola yang sama: muncul tiba-tiba, dipaksakan, tidak transparan, dan sarat kepentingan. Ini tidak bisa lagi ditoleransi,” lanjut Zk Agara.
Dalam pernyataannya, KALIBER juga melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai lamban dan terkesan diam.
“KPK jangan tuli! APH jangan pura-pura buta! Jika fakta yang sudah terang ini tidak ditindaklanjuti, maka publik berhak menilai ada pembiaran,” ujarnya dengan nada tinggi.
KALIBER menegaskan bahwa laporan resmi ke KPK segera dilayangkan, lengkap dengan data dan hasil investigasi lapangan. Namun, mereka juga menekankan bahwa perjuangan tidak hanya berhenti pada laporan administratif.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersuara. Ini uang rakyat, ini masa depan daerah. Jika hari ini kita diam, maka besok korupsi akan semakin terang-terangan,” serunya.
Sebagai langkah lanjutan, KALIBER membuka kemungkinan akan menggelar aksi publik, kampanye terbuka, dan mengangkat isu ini ke tingkat nasional jika tidak ada respon serius dari KPK.
“Ini bukan sekadar peringatan, tapi ini seruan perlawanan. Rakyat tidak boleh kalah oleh kekuasaan yang menyimpang. Oknum Ketua DPRK harus bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, tanpa pandang bulu atau jabatan!”
Sementara itu salah seorang oknum Pengulu (Kepdes) kecamatan Bambel, ketika diminta tanggapannya terkait pengadaan bibit kakao mengaku benar bahwa tidak ada dalam kegiatan Musdes dan Musrenbang Desa, namun kami tidak ada daya untuk menolak kegiatan ini. Kendatipun banyak warga menolaknya. Karena saat pembagian bibit kakao mereka hanya mendapat 5 batang pohon kakao dan tidak sebanding dengan luas lahannya. Sedangkan ada juga warga yang mendapat bibit tidak mempunyai lahannya. Sehingga bibit yang diberikan hanya sia sia saja.
Sampai berita ini dikirimkan ke meja redaksi media kbbacehnews.com masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada kepada oknum Ketua DPRK Agara.[Hidayat]
