KBBAcehnews.com | Aceh Selatan — Rencana pembatasan layanan kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 Mei 2026 menuai penolakan keras. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mencabut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Sorotan tajam disampaikan oleh Gusmawi Mustafa dalam forum Musrenbang RKPD Aceh Selatan Tahun 2027 di Gedung Rumoh Agam, Selasa (14/4/2026).
Dengan nada tegas dan penuh kekhawatiran, Gusmawi mendesak pemerintah agar segera menghentikan rencana pembatasan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Jangan korbankan nyawa rakyat hanya karena kebijakan yang belum siap. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal hidup dan mati,” tegasnya lantang.
Ia menilai, kebijakan berbasis desil ekonomi yang menjadi dasar pembatasan JKA saat ini masih jauh dari kata akurat. Bahkan, menurutnya, terdapat indikasi kuat kesalahan data yang menempatkan masyarakat rentan ke dalam kelompok mampu.
“Sekitar 10 sampai 15 persen masyarakat kita masuk desil 8 sampai 10, padahal mereka masih kesulitan ekonomi. Ini keliru dan sangat berbahaya,” ungkapnya.
Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, lanjut Gusmawi, maka konsekuensinya jelas: masyarakat kecil akan kehilangan akses berobat, sementara mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya kesehatan secara mandiri.
“Yang sakit bukan orang kaya. Yang antre di rumah sakit itu rakyat kecil. Kalau akses ini ditutup, mereka mau ke mana?” katanya.
Ia menegaskan bahwa selama lebih dari satu dekade, JKA telah menjadi “penyelamat” bagi masyarakat Aceh, khususnya kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pekerja harian.
Menghapus atau membatasi akses tersebut tanpa kesiapan matang, menurutnya, sama saja dengan membuka pintu krisis sosial baru.
“Tanpa jaminan kesehatan, satu penyakit saja bisa menjatuhkan satu keluarga ke jurang kemiskinan,” tegasnya.
Gusmawi juga menolak alasan efisiensi anggaran yang dijadikan dasar kebijakan. Ia menyebut pemerintah seharusnya lebih berani memangkas proyek pembangunan fisik yang tidak mendesak dibanding mengorbankan layanan kesehatan.
“Bangunan megah tidak ada artinya jika rakyatnya sakit dan tidak bisa berobat. Pembangunan bisa ditunda, tapi nyawa tidak bisa menunggu,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menggambarkan potensi dampak nyata yang bisa terjadi di tengah masyarakat jika kebijakan ini tetap diberlakukan.
“Akan ada orang tua yang hanya bisa melihat anaknya sakit tanpa mampu membawa ke rumah sakit. Akan ada ibu yang memilih menahan sakit karena takut biaya. Ini bukan dramatisasi, ini kenyataan yang sangat mungkin terjadi,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan kemungkinan paling tragis: kematian yang sebenarnya bisa dicegah.
“Jangan sampai ada warga Aceh meninggal bukan karena penyakitnya, tetapi karena tidak punya akses layanan kesehatan. Itu kegagalan kita bersama,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Gusmawi menegaskan tiga tuntutan utama kepada pemerintah: menunda kebijakan, memperbaiki data desil secara menyeluruh, dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang kehilangan hak atas layanan kesehatan.
“Kalau pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, maka keputusan ini harus ditinjau ulang. Jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi rakyat sendiri,” pungkasnya. (Red)
