KBBAcehnews.com | Tapaktuan – Mantan Anggota DPRK Aceh Selatan dua periode yang membidangi kesehatan sekaligus mantan Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Selatan, Teuku Mudasir, menilai sistem pelayanan di RSUD Yuliddin Away Tapaktuan menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam hal sistem antrean dan pendaftaran pasien.
Menurut Teuku Mudasir, perbaikan sistem yang diterapkan manajemen rumah sakit sudah berjalan cukup efektif. Ia mengaku merasakan langsung kemudahan layanan saat kembali mendaftar sebagai pasien.
“Untuk pendaftaran sekarang sudah sangat baik. Saya sendiri merasakan, sekitar 15 menit sudah selesai. Ini menunjukkan sistem antrean sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan agar pelayanan semakin maksimal,” ujarnya di Tapaktuan, Jumat (23/1/2026).
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya persoalan pada layanan apotek rumah sakit. Menurutnya, jumlah petugas apotek belum sebanding dengan tingginya jumlah pasien yang mengambil obat setiap hari.
“Di apotek ini yang masih perlu perhatian serius. Petugasnya harus ditambah. Bayangkan, ratusan orang mengambil obat, sementara kebutuhan pasien itu ujungnya di apotek. Kalau di sini lambat, pelayanan secara keseluruhan ikut terganggu,” tegasnya.
Selain itu, Teuku Mudasir menekankan pentingnya kedisiplinan manajemen dan petugas dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh petugas yang ditugaskan benar-benar standby sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Manajemen rumah sakit harus memastikan SOP dijalankan dengan konsisten. Petugas yang sudah dijadwalkan harus tetap berada di posnya dan fokus melayani masyarakat,” katanya.
Ia juga memberi perhatian khusus terhadap kehadiran dan kepastian jadwal dokter spesialis, baik untuk pelayanan poli maupun visit pasien.
“Dokter spesialis harus betul-betul memenuhi jadwal. Jangan terlalu lama poli kosong, karena ini sangat berdampak pada pasien. Kepastian layanan itu penting,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Teuku Mudasir menegaskan bahwa rumah sakit harus steril dari kepentingan apa pun di luar pelayanan kesehatan.
“Tidak boleh ada politik di rumah sakit. Tidak ada urusan lain. Tugas manajemen RSUD jelas, sesuai arahan Bupati melayani kesehatan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
