Tawar-menawar Hamas: Gencatan 5 Tahun Ditukar Kemerdekaan Mutlak, Senjata tak Bisa Diatur

KBBAceh.News | JAKARTA — Pejabat senior Hamas, Mohammed Nazzal, menjelaskan pihaknya berencana mempertahankan kendali keamanan penuh atas Gaza selama masa transisi.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters dari Doha, Nazzal secara terbuka menyatakan Hamas tidak dapat berkomitmen untuk melucuti senjata. Hal ini menjadi sandungan rencana perdamaian AS yang telah disusun.

Namun, ia menekankan bahwa jaminan masa depan sangat bergantung pada apakah rakyat Palestina diberikan “cakrawala dan harapan” yang jelas menuju negara yang berdaulat. Hamas inginkan kemerdekaan mutlak.

Kelompok perlawanan ini telah mengukir peran pentingnya sebagai bagian dari narasi besar perjuangan rakyat Palestina. Dengan semangat pantang menyerah, setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya kolektif untuk membebaskan diri dari belenggu pendudukan dan mewujudkan mimpi mulia: sebuah Palestina yang berdaulat dan bermartabat.

Keyakinan akan hak sejarah dan legal mereka atas tanah air menjadi bahan bakar yang terus menyala, menginspirasi tekad untuk terus bergerak maju menuju tujuan yang diperjuangkan bersama oleh seluruh bangsa Palestina.

Mereka percaya bahwa dengan konsistensi dan resilience, pintu menuju pengakuan internasional dan kedaulatan penuh akan semakin terbuka lebar, membawa Palestina selangkah lebih dekat ke kursi yang setara di antara bangsa-bangsa merdeka di dunia.

Masa depan Palestina yang merdeka bukanlah sekadar impian, melainkan suatu keniscayaan sejarah yang sedang diperjuangkan dengan penuh keyakinan. Semangat perjuangan ini adalah cermin dari jiwa manusiawi yang mendambakan kebebasan, keadilan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam wawancara yang dilakukan Rabu lalu itu, Nazzal juga membela tindakan keras Hamas di Gaza, termasuk eksekusi publik yang dilakukan pada hari Senin.

Menurutnya, dalam situasi perang selalu ada “tindakan luar biasa” yang perlu diambil. Mereka yang dieksekusi adalah penjahat yang terbukti bersalah melakukan pembunuhan.

Langkah ini dijelaskan sebagai respons atas tindakan kriminal yang dianggap membahayakan ketertiban umum dan keselamatan kolektif, seperti penjarahan bantuan kemanusiaan dan kerja sama dengan pihak luar yang dianggap mengancam kedaulatan.

Otoritas setempat menegaskan bahwa langkah-langkah luar biasa semacam ini hanya diterapkan dalam situasi darurat perang untuk mencegah kekacauan yang lebih besar dan melindungi kepentingan mayoritas warga Gaza, sambil tetap berkomitmen pada proses peradilan yang mereka yakini sesuai dengan konteks kondisi darurat yang berlaku.

Pernyataan ini muncul di saat kritis, beberapa hari setelah fase pertama gencatan senjata disepakati, dan mengungkap jurang perbedaan yang dalam antara posisi Hamas dengan rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

Perbedaan fundamental ini terutama menyangkut masa depan persenjataan Hamas dan tata kelola pemerintahan Gaza ke depan. Rekonstruksi infrastruktur yang hancur total harus segera dimulai, namun proses ini bergantung pada aliran bantuan kemanusiaan yang stabil dan berkelanjutan dari komunitas internasional.

Yang lebih krusial adalah penyelesaian tata kelola pemerintahan Gaza, di mana Hamas masih berupaya mempertahankan pengaruhnya sementara pihak internasional menginginkan pemerintahan teknokratis yang melibatkan Otoritas Palestina.

Masa depan wilayah ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan untuk menciptakan konsensus yang tidak hanya membangun kembali fisik Gaza, tetapi juga membangun fondasi perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya.

Menanggapi pernyataan Nazzal, kantor Perdana Menteri Israel memberikan respons tegas: “Hamas seharusnya membebaskan semua sandera pada tahap 1. Namun, Hamas tidak melakukannya. Israel berkeyakinan, Hamas tahu di mana jenazah para sandera berada. Hamas harus dilucuti senjatanya berdasarkan perjanjian ini. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Mereka tidak melakukannya. Waktu mereka hampir habis.”

Rencana Trump yang diluncurkan pada 29 September memang mensyaratkan Hamas untuk segera mengembalikan semua sandera sebelum berkomitmen melucuti senjata dan menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite teknokratis yang diawasi badan transisi internasional.

PM Israel Benjamin Netanyahu mendukung penuh rencana ini, dengan menyatakan bahwa ini akan melucuti kemampuan militer Hamas sekaligus mengakhiri kekuasaan politiknya.

Ketika ditanya secara spesifik tentang kemungkinan penyerahan senjata, Nazzal memberikan jawaban yang ambigu: “Saya tidak bisa menjawab ya atau tidak. Terus terang, itu tergantung pada sifat proyeknya. Proyek pelucutan senjata yang Anda bicarakan, apa artinya? Kepada siapa senjata-senjata itu akan diserahkan?”

Pernyataan ini mencerminkan posisi sulit Hamas yang, meski tertekan oleh perang yang telah menewaskan hampir 68.000 orang Gaza menurut otoritas setempat, tetap berusaha mempertahankan posisi tawar dengan menolak menyerahkan kendali dan persenjataan. (Sumber, Republika)