Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif dan kredibilitas BPK di dunia internasional.
KBBAceh.News | Jakarta -Indonesia resmi terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026–2032.
Keputusan ini ditetapkan dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Jumat (7/11/2025) waktu setempat.
UN BoA merupakan organ di bawah Sidang Umum PBB yang bertugas melaksanakan pemeriksaan independen atas laporan keuangan dan tata kelola seluruh organisasi, dana, dan program-program PBB.
Dewan ini beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institution/SAI). Saat ini, keanggotaannya terdiri dari Cour des Comptes (Prancis), The Brazilian Federal Court of Accounts (Brazil), dan China National Audit Office (Tiongkok). Setelah masa jabatan SAI Tiongkok berakhir pada 30 Juni 2026, posisinya akan digantikan oleh BPK RI.
“Aklamasi keterpilihan Indonesia sebagai UN BoA pada Sidang Umum Komite V PBB merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam turut menentukan arah tata kelola yang baik di tingkat global. Hal tersebut selaras dengan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 bahwa Indonesia memiliki kekuatan diplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional,” ujar Budi.
Dengan moto “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen memperkuat kapasitasnya dalam mengawal akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Keterpilihan ini juga memperkokoh posisi Indonesia di dunia audit internasional. Selain menjadi anggota UN BoA untuk periode 2026–2032, BPK juga akan menjabat sebagai Ketua Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI) pada periode 2028–2031.
Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026–2032.
Keputusan ini ditetapkan dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Jumat (7/11/2025) waktu setempat.
Penetapan ini menegaskan kepercayaan komunitas internasional terhadap Indonesia, yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga pemeriksa negara yang memiliki kredibilitas tinggi di tingkat global.
UN BoA merupakan organ di bawah Sidang Umum PBB yang bertugas melaksanakan pemeriksaan independen atas laporan keuangan dan tata kelola seluruh organisasi, dana, dan program-program PBB.
Dewan ini beranggotakan tiga lembaga pemeriksa negara (Supreme Audit Institution/SAI). Saat ini, keanggotaannya terdiri dari Cour des Comptes (Prancis), The Brazilian Federal Court of Accounts (Brasil), dan China National Audit Office (Tiongkok). Setelah masa jabatan SAI Tiongkok berakhir pada 30 Juni 2026, posisinya akan digantikan oleh BPK RI.
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif dan kredibilitas BPK di dunia internasional.
“Aklamasi keterpilihan Indonesia sebagai UN BoA pada Sidang Umum Komite V PBB merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam turut menentukan arah tata kelola yang baik di tingkat global. Hal tersebut selaras dengan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 bahwa Indonesia memiliki kekuatan diplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional,” ujar Budi.
Dengan moto “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen memperkuat kapasitasnya dalam mengawal akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Keterpilihan ini juga memperkokoh posisi Indonesia di dunia audit internasional. Selain menjadi anggota UN BoA untuk periode 2026–2032, BPK juga akan menjabat sebagai Ketua Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI) pada periode 2028–2031.
Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam pembentukan standar tata kelola dan akuntabilitas global di bawah payung PBB. (Sumber, Bisnis.com)
