Tapaktuan, KBBACEH.news – Sejumlah warga Gampong Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, mempertanyakan pembangunan kantor pemuda dan status tanah lokasi bangunan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di gampong setempat.
“Pembangunan kantor pemuda sumber anggaran APBDes Dana Desa (DD) Tahun 2019 belum selesai dibangun. Sementara dananya sudah dicairkan hampir seratus persen,” kata Syahril Sail kepada wartawan.
Jika dilihat, sambungnya, kondisi bangunannya hanya 80 persen lebih kurang. Sedangkan, plafon belum terpasang, kaca jendela belum terpasang, dan lantai keramik juga belum terpasang.
Selanjutnya tanah BUMG yang bermasalah karena tidak jelas status kepemilikannya, antara Kamenag dan pihak swasta yang menjualnya.
“Kami menganggap status kepemilikan tanah BUMG itu belum jelas. Karena desa membeli kepada pihak swasta. Sementara ada akte tanah itu milik Kamenag,” ungkapnya.
Keuchik Gampong Labuhan Tarok, ketika dikonfirmasi, Senin (23/11/2020) mengatakan, pembangunan Kantor Pemuda anggarannya Rp. 200 juta, sudah dicairkan dua tahap. Tahap pertama Rp. 100 juta, dan tahap kedua Rp. 60 juta sudah dipotong pajak.
“Kendalanya pada pencairan tahap kedua. Karena setelah kita berikan anggaran tahap kedua itu, berselang satu minggu, rumah ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) digerebek polisi karena kasus narkoba,” ucapnya.
Sebenarnya, lanjutnya, saat penggerebekan tersebut ikut ditemukan uang berjumlah Rp. 50 juta dalam kantong plastik. Saat polisi ingin mengamankan uang tersebut, istri ketua TPK mengatakan bahwa uang itu adalah uang desa. Lalu uang itu diserahkan kembali kepada istri ketua TPK.
Namun, berdasarkan keterangan istrinya saat diperiksa di Mapolsek, Ketua TPK pulang lagi ke rumahnya untuk mengambil uang itu dan kabur melarikan diri. Akibat dana tahap kedua itu dibawa kabur, maka pekerjaan pembangunan kantor pemuda belum rampung seratus persen.
“Walaupun demikian kita akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan kantor pemuda itu dengan anggaran yang tersisa Rp. 10 juta dan dipotong dari honor TPK. Potongan honor ini atas kesediaan TPK,” jelasnya.
Selain itu, sebutnya, terkait status kepemilikan tanah BUMG dimana tanah tersebut dibeli oleh desa kepada Zulkifli selaku pemilik tanah. Desa berani membeli karena ada akte sah kepemilikan tanah tersebut.
“Pembelian tanah itu berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah bersama. Bahkan diketahui oleh Tuha Peut,” sebutnya.
Berkaitan status kepemilikan tanah, mantan Kepala Dusun Jaya Makmur Gampong Labuhan Tarok, Zainuddin menyatakan, pembelian tanah untuk BUMG tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama bukan keinginan Keuchik.
“Setelah semua sepakat maka pemerintah desa membeli tanah itu kepada Zulkifli. Yang mempesoalkan status tanah ini juga waktu itu mendatangani kesepakatan bersama,” pungkasnya. (IS/Red).
