KBBAcehnews.com | Jakarta – Sektor pariwisata nasional diprediksi terdampak karena perang di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia perlu segera melakukan reformasi sektor pariwisata guna memitigasi dampak krisis global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.
Ia menyebut sektor pariwisata saat ini menghadapi tekanan akibat terganggunya konektivitas global.
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) serta potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari jika tidak segera dimitigasi.
Laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan ini berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang.
Tantangan tersebut juga diperparah oleh kenaikan harga avtur. Airlangga menegaskan sektor pariwisata tetap penting untuk difokuskan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Pada 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, jumlah kunjungan wisman tercatat mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (yoy). Dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan 18,91 miliar dolar AS serta menopang 25,91 juta tenaga kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Menko juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah agar pariwisata Indonesia tetap kompetitif. Salah satunya adalah perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, kebijakan BVK terhadap 169 negara sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun serta menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Saat ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai target perluasan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai penopang utama. Strategi ini dapat dilakukan melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi dalam radius perjalanan darat dengan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah stimulus, seperti diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 serta kebijakan Work From Anywhere untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik. Langkah lain yang diusulkan antara lain negosiasi pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta promosi destinasi bagi digital nomad.
Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, hingga KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi yang aman bagi talenta digital global.
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu, pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” kata Airlangga.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan momentum Lebaran menjadi penggerak utama perputaran ekonomi daerah, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan lonjakan wisatawan domestik. Ia menyatakan kebijakan pemerintah dalam mengelola arus mudik tidak hanya berdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
“Momentum Lebaran ini selalu menjadi pengungkit ekonomi nasional, terutama di daerah. Perputaran uang yang terjadi sangat besar dan memberikan efek berganda bagi masyarakat,” kata Lamhot dilansir dari Republika.co.id dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Menurut dia, tradisi mudik mendorong konsumsi masyarakat secara luas, mulai dari sektor transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam beberapa tahun terakhir, perputaran uang selama periode Lebaran bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Lamhot mengatakan kondisi tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor riil yang langsung menyentuh masyarakat.
“UMKM harus mampu menangkap peluang ini dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pemerintah juga perlu memastikan dukungan pembiayaan dan distribusi berjalan optimal,” ujarnya.
Selain UMKM, sektor pariwisata juga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan selama libur Lebaran. Tingginya mobilitas masyarakat dinilai akan berdampak pada meningkatnya okupansi hotel serta kunjungan ke destinasi wisata lokal.
“Okupansi hotel dan kunjungan ke destinasi wisata diperkirakan meningkat tajam. Ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Lamhot menyebut daerah dengan destinasi unggulan, baik wisata alam, budaya, maupun kuliner, berpotensi mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan dibandingkan hari biasa. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan di daerah tujuan wisata, termasuk aspek aksesibilitas, kebersihan, dan keamanan.
Lamhot menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola lonjakan aktivitas ekonomi selama Lebaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Menurut dia, kebijakan rekayasa lalu lintas dan peningkatan layanan transportasi yang diterapkan pemerintah turut berkontribusi dalam memperlancar distribusi ekonomi selama periode mudik.
“Semakin lancar mobilitas masyarakat maka semakin besar pula potensi perputaran uang yang terjadi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pelaku industri dan pariwisata untuk menjaga standar pelayanan di tengah peningkatan permintaan guna menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan domestik. Lamhot berharap momentum Lebaran dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
“Jika dikelola dengan baik, mudik Lebaran bukan hanya tradisi tahunan, tetapi juga instrumen strategis untuk pemerataan ekonomi,” katanya (Red)
