Jakarta, KBBACEH.news – Sidang Pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT
Jakarta, Kamis (2/9/2021) masuk dalam tahapan Bukti Surat.
Dimana para pihak dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.
Hamdan Zoelva, kuasa hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti
Yudhoyono, menegaskan kembali. Pertama, Gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang
ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak
berdasar hukum.
“Hal ini berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat
Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak
diputuskan,” sebutnya.
Hamdan menjelaskan, Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap
Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK
Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 โ 2025) pada 27 Juli 2020.
Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham.
โโKedua, Gugatan Pihak KLB Ilegal ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para
Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat,” ungkapnya.
Ketiga, lanjutnya, gugatan ini juga kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai.
Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki
kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat
mempermasalahkan internal Partai Demokrat.
Padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.
Sementara itu,, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menyatakan, untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan Gerombolan KSP Moeldoko.
“DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan
31 bukti,” tegasnya. (Red).
