ACEH TENGGARA, KBBAceh.news – Ketua Lsm Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepmat) Aceh Tenggara, Faisal Kadri Dube S Sos menuding bahwa sejumlah paket pekerjaan proyek yang merupakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara bermasalah.
Seperti sebelumnya pernah terendus informasi yang diperoleh Pokir DPRA APBA 2023 RAPBA usulan lewat Bappeda Aceh tahun 2022, nama Drh. Nurdiansyah yang kerap di panggil (DNA) dari partai Demokrat mendapat pagu sebesar Rp 19.704.308.740 untuk dana pokir.
Sehingga menjadi sorotan dari ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Aceh Tenggara (GEPMAT). Faisal Kadri Dube S Sos kepada pada Senin (11/12/2023) mengatakan, proyek pokir anggota DPRA yang ada di wilayah Aceh Tenggara pada tahun 2023 terkesan banyak menuai masalah dan bahkan tentang adanya terendus dugaan permintaan komitmen fee proyek pokir bukan lagi rahasia umum di wilayah Aceh Tenggara, hal ini tergantung pagu ataupun besarnya nilai fee proyek sangat besar, tergantung angggaran. Sebut Faisal Dube
Kemudian untuk mendapatkan proyek Pokir setiap tahun selain keluarga, banyak juga pihak rekanan atau kontraktor berminat untuk mendapatkan paket pokir DPRA tersebut , asalkan sesuai dengan kesepakatan fee.
Sehingga menurut Faisal lagi, disini lah, ada celah pihak keluarga dan rekanan untuk mengerjakan proyek asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Sambung Faisal
Tak pelak, hal ini akan menjadi ladang empuk bagi oknum anggota DPRA dari tahun ke tahun. Namun perbuatan mereka sejauh ini tak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum.”Jadi wajarlah pekerjaan proyek tersebut asal jadi. Baik kondisi proyek sejak tahun 2022 tahun 2023 ini.
Untuk itu kita meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mendorong supaya dapat mengusut seluruh pengerjaan paket proyek fisik maupun proyek non fisik anggota DPRA atas nama Drh. Nurdiansyah yang berbeda di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara maupun diluar Aceh Tenggara. Pasalnya, kuat dugaan pekerjaan proyek Pokir baik fisik maupun Pokir berupa bentuk bantuan pengadaan barang anggota DPRA tersebut banyak dikelola oleh para keluarga kandung dan orang terdekat nya.
Hal ini pun tak luput dari adanya dugaan unsur kesengajaan Nurdiansyah selaku anggota DPR Aceh, untuk memperkaya diri maupun kelompok dan golongan tertentu lewat program proyek Pokir.
Dan jika terbukti ada dugaan “Perbuatan memperkaya diri atau orang lain bisa menyebabkan kerugian negara, dan itu merupakan tindak pidana korupsi dan korporasi.
Dan inilah harus dibuktikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terutama pihak Kajati Aceh. Pinta Faisal Kadri Dube.
Sebab beliau selaku pemilik kegiatan Pokir, Nurdiansyah, juga harus bertanggung jawab ketika adanya timbul kerugian negara dalam kegiatan proyek Pokir tersebut. Tandas Faisal mengakhiri.
Terkait hal itu, anggota DPR Aceh, periode 2019-2024 Nurdiansyah Alasta, dikonfirmasi untuk mengklarifikasi tudingan tersebut lewat WhatsApp, sampai berita ini ditulis, belum memberikan keterangan.[Hidayat]
