Tapaktuan, KBBACEHNews,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GERPAS) menggelar aksi unjuk rasa menggugat kinerja bupati Aceh Selatan di halaman kantor bupati Aceh Selatan, Jum’at (21/5/2021) siang kemarin.
Menariknya dengan jumlah yang terbatas karena pembatasan keramain sesuai Protkes covid-19, puluhan mahasiswa ini secara bergiliran menyampaikan orasi dengan berbagai tuntutan terhadap kinerja bupati Aceh Selatan yang dinilai bobrok dari berbagai sektor.
Mantan ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labuhanhaji Barat (Ipelmabar) Ozy Rizky dalam orasinya secara tegas menyatakan, kebrobrokan pemerintahan Aceh Selatan yang saat ini dipimpin oleh Tgk Amran merupakan fakta pahit yang kini harus dirasa oleh masyarakatnya, ia berargumen mulai dari realiasi janji kampanye,tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi dan berbagai sektor lainnya masih sangat memprihatinkan.
Dalam orasi tersebut, pemuda yang akrab disapa Ozy ini membeberkan salah satu penyebab bobroknya pemerintahan Aceh Selatan diduga adanya dua matahari kepemimpinan, sehingga kebijakan final diduga tidak pada bupati yang sah secara hukum.
“Sehingga hal ini pula menjadi salah satu alasan kuat bahwa pemerintah azam sengaja membiarkan kekosongan kursi wakil bupati hingga hari ini, karena bupati Aceh Selatan secara dejure kebijakannya memang masih seperti wakil bupati, sementara kebijakan finalnya dikendalikan dari luar pemerintahan.
“Wajar dikatakan jika di Aceh Selatan, bupati rasa staf khusus, karena kuat dugaan bupati sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki kebijakan apa-apa tanpa persetujuan pihak di luar pemerintahan yang mengendalikan tersebut,” tegasnya.
Sudah menjadi rahasia umum, di Aceh Selatan setiap kali mutasi pejabat di birokrasi Aceh Selatan dilakukan penuh dengan muatan politik yang didominasi oleh pihak di luar pemerintahan itu sehingga tidak berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, sehingga wajar sangat jika pejabat yang dilantik hanya perlu melayani tuannya yang diluar pemerintahan itu, bebernya.
Ia menduga kekuatan dominan pihak luar pemerintahan ini pula yang membuat laju pemerintahan Aceh Selatan tidak lagi berpatron kepada RPJM Aceh Selatan 2018-2023, mirisnya lagi minimnya sumber anggaran diluar APBK untuk pembangunan Aceh Selatan ditenggarai oleh ketidakpercayaan pihak pemerintahan di tingkat pusat maupun provinsi terhadap integritas Bupati Aceh Selatan yang tidak memiliki sikap tegas dan integritas dalam membangun Aceh Selatan.
“Kebijakan justru didominasi pihak luar pemerintahan tersebut, sehingga sangatlah wajar di Aceh Selatan itu disinyalir Bupati rasa staf khusus,” sebutnya.
Lebih lanjut kata Ozy memaparkan, pemotongan tunjangan PNS dan uang jasa medis yang begitu besar di Aceh Selatan juga patut diduga merupakan mengakomodir ketersediaan proyek untuk pihak di luar pemerintahan tersebut, pasalnya jika di daerah lain, anggaran yang dipangkas di masa covid-19 ini lebih banyak dari pengurangan proyek fisik, namun di Aceh Selatan justru lebih fokus terhadap pemangkasan tunjangan dan uang jasa medis.
“Kenapa demikian, bisa jadi disinyalir karena untuk memenuhi quota project pihak pengambil kebijakan di luar pemerintahan itu, hal ini pula menyebabkan pelayanan masyarakat di pemerintahan Aceh Selatan menurun drastis,” ujarnya penuh semangat.
Namun demikian, untuk lebih berimbang, Ozy juga mengapresiasi gaya bupati Aceh Selatanyang tampil sederhana dan selalu hadir pada acara peletakan batu pertama di seluruh kecamatan Aceh Selatan sembari Selfi dengan tagline merakyat walaupun belum jelas kebijakan yang dihadirkan merakyat.
“Sebagaimana mana yang kita ketahui menghadiri acara peletakan batu pertama bukanlah tugas dan fungsi pokok seorang bupati, Aceh Seatan butuh akal sehat, hari ini puluhan akal sehat hadir di kantor yg penuh kedunguan ini, semoga kantor dungu ini kembali pulih menjadi cerdas,” pekik Ozy.
Ozy menyebutkan berbagai persoalan yang ada di Aceh Selatan saat ini menunjukkan ketidak becusan Bupati Aceh Selatan dalam menjalankan pemerintahan dan semakin nyata, berbagai kebijakan pembangunan Aceh Selatan saat ini menunjukkan kemunduran, sementara Bupati Aceh Selatan masih menggemboar-gemborkan sertifikat demi sertifikat atau piagam padahal masyarakat kerap terabaikan dan pencapaian visi misi masih jauh api dari panggang.
Pihaknya juga meminta Polda Aceh dan Kejati Aceh untuk sering-sering turun memantau Aceh Selatan, pasalnya banyak temuan BPK yang mesti ditindak lanjuti secara hukum.
“Pihak penegak hukum di Aceh Selatan sejauh ini masih terlihat loyo untuk menuntaskan sejumlah persoalan di Aceh Selatan termasuk temuan BPK RI terkait adanya indikasi fiktif penggunaan dana refokusing covid-19 di Aceh Selatan. Kita berharap penegak hukum dari tingkat provinsi turun tangan untuk menangani sejumlah temuan BPK di Aceh Selatan tersebut,”pungkasnya.
