KBBAcehnews.com | Aceh Tenggara – Pengerjaan pelurusan beberapa titik wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Alas di Aceh Tenggara Provinsi Aceh oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat alat berat excavator mereka diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi. BBM solar subsidi tersebut diduga disuplay atau dipasok oleh oknum tertentu dan tidak resmi dikarenakan harganya lebih murah jika jika dibandingkan dengan BBM detlex non subsidi. Sedangkan modus operandi dalam menyediakan solar tersebut sudah ditunjuk oleh pihak BPBD secara terselubung dan terstruktur.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, alat berat dan kendaraan dinas pemerintah tidak termasuk dalam konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar bersubsidi.
Temuan ini menjadi salah satu biang kerok pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi tidak tepat sasaran di Kabupaten Aceh Tenggara. Selain merugikan masyakarat pemilik hak Solar subsidi, para mafia BBM ini juga telah merugikan negara karena tidak membeli BBM Solar industri.
Menyikapi temuan itu Ketua LSM Kaliber Aceh Zoelkaned (ZK), angkat bicara. aktivitas pengerjaan penanganan pasca bencana beberapa lokasi sungai dan pembersihan material banjir terhadap pasilitas umum di Kabupaten Aceh Tenggara, selalu alat berat BPBD Agara memakai Solar subsidi. Kata Zulkenedi.
“Aktivitas dugaan BBM solar bersubsidi dikonsumsi pada aktivitas pelurusan sungai dan pembersihan material lumpur seperti di 1. Kecamatan Babussalam melakukan Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Sungai Lawe Alas Desa Mbarung dengan menggunakan Excavator BPBD (Zaxis–130) 1 Unit dan Melakukan Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Sungai Lawe Alas Desa Perapat Hulu dengan menggunakan Excavator (Hitachi) BWS – I Sumatera 1 Unit.
B. Kecamatan Ketambe melakukan Pembersihan dan Pelebaran Badan Jalan Kutacane Blangkejeren Desa Lawe Penanggalan akibat dampak Banjir menggunakan 1 Unit Alat Berat Excavator BPBD Zaxis – 200.
Karena sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014, pengguna BBM tertentu termasuk solar subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Jadi walaupun sewa ataupun dimiliki industri langsung, tetap saja kendaraan industri khususnya di atas roda 6, tidak berhak menggunakan Solar bersubsidi, alat berat Excavator/Beko.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini secara sah telah melanggar Pasal 55 jo Pasal 56 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.
“Saya selaku LSM meminta kepada Polda Aceh untuk menangkap oknum – oknum yang sudah suplay minyak solar subsidi ke excavator (beco) yang sedang melakukan pekerjaan proyek di Agara, kita duga semuanya menggunakan minyak solar subsidi,” tegasnya.
Sebab Praktik seperti ini sudah menjadi rahasia umum, kendati demikian Polda Aceh segera menindaklanjutinya untuk segera turun ke Aceh Tenggara untuk menertibkan serta memproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kepala BPBD kabupaten Aceh Tenggara, Hasbi ST, belum bisa memberikan keterangan, karena saat dihubungi lewat WhatsApp beliau menjawab saya sedang membuat laporan. Singkatnya.[Hidayat]
