Tapaktuan, KBBACEH.news – Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (LIBAS) Mayfendri SE menilai pernyataan atau statement alias klarifikasi dari Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan, Safril S.Sos, asal bunyi (asbun).
“Pernyataan asbun. Soalnya kita meminta papan lantai anjungan yang beliau sebut jalan layang itu diperbaiki. Tetapi beliau menyatakan harus dibangun dari awal membutuhkan anggaran Rp. 15 Miliar,” kata Mayfendri kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa (3/8/2021).
Ia menegaskan, kerusakan jalan layang di objek wisata Tapak Tuan Tapa itu sangat berisiko bagi pengunjung. Setidaknya mendapat penanganan sementara.
“Bukan sebaliknya harus dibangun lagi dengan anggaran belasan miliar dengan mempertimbangkan pemasukan PAD,” cetusnya.
Seharusnya, Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan memberi solusi bagaimana penanganan atau memperbaiki papan – papan lantai anjungan atau jalan layang tersebut.
“Penobatan nama “jalan layang” pun bikin bingung karena namanya jalan layang adalah sebagai sarana tranportasi. Sedangkan di ODTW Tapak Tuan Tapak itu bukan jalan tetapi mirip anjungan karena terletak di bibir pantai,” sebutnya.
Begitu juga, terkait penobatan nama Anjungan Tapak di atas puncak Gunung Lampu, tidak tepat karena dibangun di atas puncak dilatarbelakangi tebing curam.
“Bangunan anjungan itu sebenarnya bisa saja kita sebut pos pantau karena terletak diatas puncak pegunungan,” bebernya.
Selain itu, sambungnya, banyak proyek ODTW di Aceh Selatan yang telah selesai dibangun dengan biaya miliaran dibiarkan begitu saja tanpa perawatan.
“Seperti bangunan gazibo di ODTW Air Dingin Kecamatan Samadua, sudah lapuk karena tidak difungsikan. ODTW itu dibangun tanpa ada manfaat bagi pemasukan PAD untuk daerah,” katanya.
Sedangkan, tambahnya, OTDW Tapak Tuan Tapa di Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, selama ini pertahunnya telah menyumbang PAD untuk daerah Aceh Selatan.
“Karena telah mampu menyumbang PAD bagi daerah, maka kita minta Dinas Pariwisata Aceh Selatan agar segera memperbaiki kerusakan jalan layang. Bukan sebaliknya justru menghitung anggaran untuk pembangunan baru,” pungkasnya. (IS/Red).
