Oleh: Gusmawi Mustafa
Ketua Blood For Life Foundation (BFLF) Aceh Selatan
KBBAcehnews.com | Tapaktuan – Di tengah gencarnya upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebuah persoalan perlahan namun pasti mulai menghantui rakyat kecil di Aceh: ketika angka-angka dalam sistem justru menentukan apakah seseorang layak berobat atau tidak.
Fenomena itu bernama desil—sebuah pengelompokan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sejatinya dirancang untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Masyarakat dibagi dalam beberapa tingkatan, dari yang paling miskin hingga yang dianggap mampu. Mereka yang berada di desil bawah berhak memperoleh berbagai bantuan, termasuk jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Di atas kertas, sistem ini tampak ideal. Namun di lapangan, kenyataan berkata lain.
Tidak sedikit masyarakat yang hidup dalam keterbatasan justru tercatat berada pada kelompok desil yang lebih tinggi. Mereka dianggap “mampu” oleh sistem, padahal realitas hidupnya jauh dari kata sejahtera. Akibatnya, mereka kehilangan hak atas layanan kesehatan gratis. Ironisnya, di saat yang sama, mereka juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit dan menyakitkan.
Aceh selama ini memiliki kebanggaan tersendiri melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sebuah kebijakan yang telah lama menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan rakyatnya. Program ini bukan sekadar layanan, tetapi bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa JKA pun belum sepenuhnya mampu menjangkau mereka yang “terlempar” dari skema PBI akibat persoalan desil. Lahirlah kelompok baru yang luput dari perhatian: tidak lagi masuk kategori penerima bantuan, tetapi juga belum mampu berdiri secara mandiri.
Kelompok ini adalah wajah baru kerentanan sosial di Aceh.
Dampaknya bukan sekadar angka statistik. Ini nyata, terasa, dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat mulai menunda pengobatan karena alasan biaya. Penyakit yang seharusnya bisa ditangani sejak dini justru berkembang menjadi lebih serius. Dalam kondisi terdesak, keluarga terpaksa berutang, menjual harta benda, bahkan mengorbankan kebutuhan pokok demi biaya berobat.
Lebih dari itu, persoalan ini melahirkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Masyarakat mulai merasa bahwa sistem tidak benar-benar memahami kondisi mereka. Ada jurang antara data dan realita. Apa yang tercatat tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi.
Padahal, kesehatan bukanlah privilese. Ia adalah hak dasar setiap warga negara.
Aceh pernah menjadi contoh bagaimana sebuah daerah mampu menghadirkan layanan kesehatan gratis yang memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Saat seseorang jatuh sakit, ia tidak perlu dihantui kekhawatiran tentang biaya. Negara hadir, memberi jaminan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
Kini, rasa aman itu mulai terkikis.
Fenomena desil seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Sistem berbasis data memang penting, tetapi tidak boleh kehilangan sentuhan kemanusiaan. Validasi data harus dilakukan secara berkala, melibatkan pemerintah gampong, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang benar-benar memahami kondisi warga di lapangan.
Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk menjangkau kelompok rentan yang tidak terakomodir dalam sistem. Jangan sampai ada masyarakat yang “hilang” hanya karena posisinya dalam angka.
Karena pada akhirnya, di balik setiap data ada manusia.
Di balik setiap kebijakan, ada kehidupan yang dipertaruhkan.
Kesehatan tidak boleh menjadi kemewahan. Ia adalah kebutuhan dasar. Dan memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat bukan hanya soal administrasi, tetapi juga panggilan moral.
Aceh tidak kekurangan semangat kepedulian. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun rakyat yang kehilangan haknya hanya karena kesalahan dalam membaca data.
Sebab ketika seseorang sakit dan tidak mampu berobat, yang dipertanyakan bukan hanya sistem—tetapi juga kehadiran kita sebagai sesama manusia. (Red)
