KBBAcehnews.com | Jakarta – Di tengah gejolak harga energi global dan ancaman terganggunya pasokan minyak dunia, pemerintah mulai merancang langkah-langkah adaptif untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Salah satu strategi yang kini mengemuka bukan berasal dari sektor industri atau transportasi, melainkan dari pola kerja: bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi memangkas konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira,” ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meski masih bersifat estimasi sederhana, angka tersebut memberi gambaran bahwa perubahan pola kerja bisa berdampak langsung pada efisiensi energi nasional.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi. Implementasinya dijadwalkan dimulai setelah libur Idul Fitri 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari respons terhadap kondisi global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dan gangguan distribusi energi.
Meski dinilai efektif untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa penerapan WFH tetap harus mempertimbangkan produktivitas kerja. Tidak semua jenis pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dari rumah.
“WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ucap dia.
Karena itu, kebijakan ini hanya dirancang satu hari dalam seminggu, sebagai titik tengah antara efisiensi energi dan efektivitas kerja.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kebijakan WFH akan segera diberlakukan, meski aturan teknisnya masih dalam tahap finalisasi.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ungkap dia.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik yang harus tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Pelaksanaan WFH nantinya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini untuk memastikan kebijakan berjalan selaras di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun dunia usaha.
“(Berlaku untuk) ASN maupun himbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemnaker dan Mendagri,” ucap Airlangga.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa solusi atas krisis energi tidak selalu harus bersifat teknis atau berbasis infrastruktur. Perubahan kebiasaan kerja pun dapat menjadi instrumen strategis dalam menekan konsumsi BBM.
Jika diterapkan secara konsisten, WFH bukan hanya menjadi tren kerja modern, tetapi juga bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan energi global. (Red)
