KBBAcehnews.com | Jakarta – Kinerja Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam enam bulan terakhir mulai mendapat sorotan dari sejumlah ekonom. Berbagai indikator ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan memunculkan kekhawatiran baru terkait kondisi fiskal serta efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian para ekonom adalah perubahan prospek peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional.
Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, sebelumnya diketahui merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Perubahan outlook tersebut memicu perhatian karena mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal dalam jangka menengah.
Selain itu, lembaga pemeringkat lain, Moody’s Investors Service, juga menyoroti munculnya sejumlah risiko fiskal yang dinilai perlu diantisipasi oleh pemerintah.
Perhatian dari lembaga pemeringkat internasional tersebut menambah daftar tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai belum menunjukkan akselerasi yang berarti. Dalam beberapa kuartal terakhir, laju pertumbuhan ekonomi tercatat masih bertahan di kisaran 5 persen.
Angka tersebut dianggap relatif stabil, namun belum cukup kuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.
Sejumlah pengamat menilai kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal dan berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap percepatan ekonomi.
Program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), juga tidak luput dari sorotan.
Program yang digagas sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut dinilai masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Beberapa tantangan yang disebut muncul antara lain terkait kesiapan anggaran serta sistem distribusi program di lapangan.
Sejumlah ekonom menilai tantangan implementasi tersebut perlu segera diatasi agar program dapat berjalan optimal sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan adanya tekanan pada pengelolaan fiskal pemerintah.
Menurut Bhima, disiplin fiskal dinilai mulai melemah yang tercermin dari potensi pelebaran defisit anggaran negara.
Ia menjelaskan bahwa jika harga minyak dunia terus meningkat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi melebar hingga sekitar 3,3 persen sampai 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut dinilai melampaui batas aman yang selama ini dijaga pemerintah dalam pengelolaan fiskal.
“Di era Purbaya, fiscal buffer atau cadangan fiskal semakin menurun,” ujar Bhima dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Selain persoalan defisit anggaran, Bhima juga menyoroti aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menilai keterlambatan publikasi dokumen APBN 2026 menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan pengamat ekonomi. Menurutnya, keterbukaan data fiskal merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik maupun investor terhadap kebijakan pemerintah.
Bhima menyebut isu transparansi tersebut juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch, karena keterbukaan anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kredibilitas kebijakan fiskal suatu negara.
Bhima juga menilai prioritas belanja negara saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Ia menilai penyesuaian alokasi anggaran untuk program MBG yang bersifat belanja konsumsi belum dilakukan secara signifikan, sehingga efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih dipertanyakan.
Di tingkat daerah, perubahan kebijakan terkait penggunaan dana desa juga dinilai berpotensi menimbulkan distorsi fiskal.
Bhima menyebut sekitar 58 persen dana desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mengganggu prioritas pembangunan daerah yang sebelumnya telah direncanakan.
Selain itu, Bhima juga menyoroti persoalan pembayaran kompensasi energi kepada perusahaan pelat merah seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara.
Ia menyebut pembayaran kompensasi yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap bulan belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap arus kas perusahaan, terutama ketika harga minyak dunia mengalami fluktuasi yang tajam.
Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini bahkan berpotensi meningkatkan risiko penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Terakhir, Bhima juga menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan pemerintah yang lebih realistis dan terukur.
Menurutnya, sejumlah pernyataan kebijakan yang dinilai terlalu optimistis justru berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan pelaku pasar maupun masyarakat luas.
“Purbaya terlalu over promised dan bluffing menurunkan kepercayaan pasar dan publik,” pungkasnya. (Red)
