KBBAcehnews.com | Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan duduk perkara perbandingan ketahanan BBM antara Indonesia dan Jepang yang belakangan ramai dibicarakan.
Ia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata soal kemampuan impor, melainkan keterbatasan kapasitas penyimpanan energi di dalam negeri.
Saat ini, cadangan BBM Indonesia hanya mampu bertahan sekitar 25–26 hari sebelum ditingkatkan secara bertahap menuju target 90 hari.
Sebaliknya, Jepang yang luas wilayahnya lebih kecil justru memiliki cadangan energi hingga 254 hari.
Isu ini mencuat setelah ketegangan geopolitik meningkat akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Situasi tersebut mendorong Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, sehingga memicu kekhawatiran terganggunya pasokan global.
Dalam konteks itulah perbandingan daya tahan energi Indonesia dan Jepang menjadi sorotan publik.
Bahlil menekankan bahwa membangun cadangan besar seperti Jepang membutuhkan infrastruktur storage yang memadai.
“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh (BBM) di mana? Itu permasalahan kita,” ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/3/2026).
Bahlil menjelaskan, kapasitas penyimpanan energi nasional saat ini memang belum memadai untuk menampung cadangan dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas storage hingga mampu menopang kebutuhan selama 90 hari atau tiga bulan sesuai standar internasional.
Studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut tengah dilakukan.
Pemerintah menargetkan proyek mulai dibangun pada 2026 dengan lokasi yang direncanakan di Sumatera.
Meski demikian, Bahlil memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman.
Ia menyebut cadangan minyak mentah (crude), BBM, dan LPG berada di atas ambang batas minimum ketahanan nasional yang ditetapkan selama 23 hari.
“Jadi, menyangkut dengan persiapan hari raya Idul Fitri, bulan puasa, Alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” ucap Bahlil.
Selain BBM, Bahlil juga menegaskan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman hingga April 2026.
“Untuk kebutuhan PLN, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue (tidak ada masalah),” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Selasa.
Ia menyampaikan pemerintah terus memantau kebutuhan batu bara PLN, menyusul penyesuaian kuota produksi nasional tahun 2026.
Kuota produksi batu bara ditetapkan sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pembatasan kuota dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masing-masing perusahaan.
Menurut Bahlil, kebijakan itu merupakan strategi untuk mencari keseimbangan antara pasokan dan permintaan batu bara sehingga terjadi koreksi harga.
“Jangan kita mengobral murah barang-barang kita. Kaitannya dengan itu, kami melakukan penataan terhadap RKAB dengan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk PLN,” kata Bahlil. (Red)
