KBBAcehnews.com | Aceh Tenggara, – Gerakan Mahasiswa Pemuda Bersatu (GMPB) peduli bencana Hidrometeorologi 2025 melakukan orasi (demo) di Kantor Bupati Aceh Tenggara Provinsi Aceh, jalan Iskandar Muda Rabu (14/1). Kedatangan para mahasiswa itu membawa berbagai poster.
“Kami gerakan mahasiswa pemuda bersatu peduli bencana Hidrometeorologi 2025 terdiri dari, IPMAT Banda Aceh, IPMAT Medan, IPMAT Jabotabek, IKAMARA Yogjakarta , SAPMA Pemuda Pancasila, BEM Staises Kutacane, HMI cabang Kutacane, Komisaris HMI FKIF UGL, dan IMM Kutacane pada hari ini melakukan aksi demo atas penanganan banjir yang melanda dibeberapa wilayah Kecamatan Aceh Tenggara. Ujar mahasiswa dalam orasinya.
Namun pantauan wartawan dilokasi demo, kehadiran demo mahasiswa tersebut hanya ditemui oleh Sekda setempat Yusrizal ST.
Dan Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhri terlihat menghilang.
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Bupati Aceh Tenggara, mereka menuntut kejelasan pemenuhan hak masyarakat terdampak banjir bandang berlangsung dalam atmosfer yang serius dan penuh tekanan. Ketidakhadiran Bupati Aceh Tenggara pada saat massa aksi mendatangi pusat pemerintahan daerah tersebut memunculkan kekecewaan kolektif sekaligus mempertajam kritik terhadap pola kepemimpinan dan tata kelola penanganan bencana.
Mahasiswa menolak tawaran audiensi dengan Sekretaris Daerah dan bersikukuh menuntut dialog langsung dengan bupati. Sikap tersebut didasari pandangan bahwa persoalan yang mereka angkat berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan strategis di tingkat tertinggi daerah, terutama menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang hingga kini dinilai belum terkonfirmasi secara memadai.
Ketegangan sempat meningkat ketika pihak Sekretariat Daerah dikabarkan menunjukkan keberatan atas penolakan audiensi tersebut. Namun massa aksi tetap mempertahankan posisinya, dengan argumentasi bahwa kehadiran kepala daerah merupakan simbol tanggung jawab substantif, bukan sekadar formalitas administratif, di tengah situasi krisis kemanusiaan.
Sementara itu, saat orasi berlangsung, kalangan mahasiswa juga sempat menyampaikan bahwa sebelumnya beberapa waktu lalu sempat melontarkan pertanyaan kepada Pemda kabupaten Aceh Tenggara, bahwa Bupati selaku pemimpin seharusnya jangan “tuli dan otoriter” . Sehingga kami sempat di intimidasi.
Bentuk intimidasi bukan kami aja yang mengalami nya, juga Lsm Kaliber Aceh, ketika menyampaikan kritikan pernah mengalami intimidasi yang sama. Ini merupakan bentuk dan sikap yang tidak proporsional dalam menghadapi kritikan. Terang mereka.
Menanggapi atas demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu,
Ketua Dewan Koordinasi Daerah (DKD) LSM KALIBER Aceh, Zoel Kenedi yang akrab disapa ZK Agara, angkat bicara dia pun menilai absennya kepala daerah pada momentum krusial tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas kepemimpinan terhadap kondisi darurat yang dialami masyarakat.
“Dalam situasi bencana, kehadiran pemimpin daerah memiliki makna strategis dan psikologis. Ketika pemimpin tidak tampil di ruang publik dan informasi bantuan tidak tersampaikan secara jelas, maka yang muncul adalah ruang spekulasi dan penurunan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tuntutan mahasiswa sejatinya merepresentasikan kegelisahan sosial yang lebih luas, yakni pertanyaan mendasar mengenai keberpihakan kebijakan dan efektivitas koordinasi penanganan bencana.
“Mahasiswa menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung. Pertanyaan tentang ke mana bantuan disalurkan dan bagaimana mekanisme pendistribusiannya adalah pertanyaan rasional dalam konteks krisis.
Ketertutupan informasi hanya akan memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat,” lanjutnya.
Menurut ZK Agara, ketidakhadiran kepala daerah di tengah kondisi darurat tidak hanya berdampak pada aspek teknis penanganan bencana, tetapi juga berimplikasi pada dimensi etika kepemimpinan dan legitimasi moral pemerintah daerah.
“Ini bukan semata persoalan agenda atau protokoler pemerintahan. Ini menyangkut empati, tanggung jawab, dan keberanian hadir di tengah penderitaan rakyat. Kepemimpinan diuji justru pada saat-saat krisis,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara belum menyampaikan penjelasan resmi terkait alasan ketidakhadiran bupati maupun kejelasan mekanisme distribusi bantuan bagi korban banjir bandang.[Hidayat]
