KBBAceh.News | Aceh Besar – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Selasa (11/11/2025).
Kedatangan Mendagri ke Aceh dilakukan dalam rangka menghadiri acara pemberian Anugerah Adat oleh Wali Nanggroe Aceh, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 November 2025.
Turut hadir menyambut Mendagri di Bandara SIM, Kapolda Aceh, Wakapolda, Kabinda, Kasdam Iskandar Muda, Danlanud SIM, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya Asisten I Sekda Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh.
Kunjungan Menteri Tito Karnavian ke Aceh mendapat perhatian khusus karena bertepatan dengan prosesi penganugerahan adat oleh Wali Nanggroe Aceh, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Sebelumnya di Jakarta, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf telah menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Mendagri Tito Karnavian atas rencana penerimaan Anugerah Adat tersebut. Pertemuan keduanya berlangsung di ruang kerja Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri RI.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung pada acara adat di Aceh.
“Saya mohon maaf karena besok tidak dapat hadir pada acara adat bersama Bapak Mendagri. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat, semoga sukses dan selalu dalam kebahagiaan,” ujar Muzakir Manaf.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang dinilainya berjalan baik berkat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Aceh, dan lembaga adat.
“Saya turut menyampaikan selamat atas segala urusan yang berjalan lancar di Aceh selama ini, berkat arahan dan perhatian seluruh pihak,” ujar Mendagri.
Tito juga menyampaikan penghargaan kepada Wali Nanggroe Aceh atas rencana penganugerahan adat tersebut. Ia berharap momentum itu semakin memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Aceh, serta menjadi simbol keharmonisan antara nilai adat dan tata kelola pemerintahan.
